Jakarta – Indonesia secara resmi mendapat dukungan dari negara-negara anggota kelompok Asia-Pasifik di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dicalonkan sebagai Ketua Dewan HAM PBB periode 2026. Informasi tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
Dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi pada Rabu, Kemlu RI menjelaskan bahwa pencalonan tersebut akan difinalisasi dalam Pertemuan Dewan HAM PBB yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari 2026.
Kemlu RI menilai nominasi ini mencerminkan kepercayaan tinggi negara-negara Asia-Pasifik terhadap peran serta kapasitas kepemimpinan Indonesia dalam mendorong kemajuan agenda HAM di tingkat global.
Apabila resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memimpin seluruh proses persidangan dan mekanisme internal secara adil, inklusif, serta seimbang.
Kemlu RI juga memastikan bahwa posisi Presiden Dewan HAM PBB tersebut akan dijabat oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.
Dukungan luas dari negara-negara Asia-Pasifik mencerminkan keyakinan terhadap rekam jejak Indonesia sebagai pihak yang mampu menjembatani berbagai kepentingan dalam isu HAM, sekaligus konsisten memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan di berbagai kawasan dunia.
Selain itu, dukungan tersebut juga menunjukkan kepercayaan terhadap Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak terikat pada kepentingan blok global tertentu.
Menurut Kemlu RI, terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB akan semakin memperkuat posisi diplomasi HAM Indonesia serta menegaskan kepemimpinannya di panggung internasional.
Kepemimpinan Indonesia pada tahun 2026 bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Momentum ini akan dimanfaatkan untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta mengedepankan dialog dan kerja sama.
Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan dukungan seluruh negara anggota kelompok Asia-Pasifik yang mendukung pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026.
Indonesia pun berkomitmen menjalankan amanah tersebut secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat multilateralisme guna memajukan serta melindungi hak asasi manusia bagi seluruh umat manusia.
Sebagai informasi, posisi Ketua Dewan HAM PBB ditentukan melalui mekanisme rotasi kawasan, dan kelompok Asia-Pasifik memperoleh giliran memimpin pada tahun 2026. Saat ini, Indonesia merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk masa jabatan 2024–2026.
Editor : Pttogel
Sumber : cmtlistings.com
