Chanthaburi, Thailand – Perwakilan militer Thailand dan Kamboja akhirnya menuntaskan perundingan awal pada Rabu guna membahas fondasi menuju gencatan senjata permanen. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Thailand menyampaikan tiga syarat utama sebagai dasar penghentian serangan di wilayah perbatasan kedua negara.
Dialog ini berlangsung dalam forum tingkat sekretariat Komite Perbatasan Umum (General Border Committee/GBC) Thailand–Kamboja dan digelar di pos lintas batas Ban Pakkad, Provinsi Chanthaburi, Thailand.
Meski durasi pertemuan terbilang singkat, hanya sekitar 35 menit, pihak Thailand menilai perundingan tersebut sebagai sinyal positif dalam upaya meredakan ketegangan yang telah berlangsung.
Deputi Kepala Staf Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand, Jenderal Nattapong Prowkaew, yang memimpin delegasi Thailand, menegaskan bahwa posisi dan tuntutan Bangkok tidak mengalami perubahan.
Ia menyebut kehadiran kedua pihak dalam satu meja perundingan merupakan langkah awal yang baik menuju kesepakatan gencatan senjata. Namun, ia memilih tidak mengungkapkan tanggapan dari delegasi Kamboja demi menjaga kelancaran proses negosiasi agar tidak semakin rumit.
Secara garis besar, tiga tuntutan utama Thailand menekankan penghentian konflik secara langsung serta komitmen gencatan senjata yang bersifat jangka panjang, berkelanjutan, dan dapat diverifikasi melalui pengawasan pihak ketiga.
Selain itu, Bangkok juga mendorong adanya kerja sama yang nyata dan tulus dalam operasi gabungan pembersihan ranjau darat di sepanjang wilayah perbatasan Thailand–Kamboja.
Pertemuan ini terlaksana setelah adanya permintaan resmi dari Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja pada Senin (22/12) untuk mengaktifkan kembali dialog dalam kerangka GBC. Permohonan tersebut muncul usai digelarnya pertemuan darurat tingkat menteri ASEAN di Kuala Lumpur.
Berdasarkan dokumen yang dirilis oleh militer Thailand, Kamboja menyatakan kesiapannya untuk mendukung upaya perdamaian yang diinisiasi oleh ASEAN.
Dalam surat resmi dari Menteri Pertahanan Kamboja, Jenderal Tea Seiha, Phnom Penh mengajukan agenda pembahasan yang menitikberatkan pada penghentian serangan secepatnya, pemulangan warga sipil yang mengungsi, serta penguatan peran Tim Pengamat ASEAN (ASEAN Observer Team/AOT).
Kamboja juga menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai melalui penerapan segera Deklarasi Bersama Kuala Lumpur yang ditandatangani pada 26 Oktober 2025.
Usulan tersebut turut mencakup pengaktifan kembali mekanisme bilateral yang telah ada untuk menangani isu-isu mendesak, terutama terkait penegasan batas wilayah serta operasi kemanusiaan, termasuk pembersihan ranjau.
Usai pertemuan awal pada Rabu, perundingan tingkat sekretariat GBC secara penuh dijadwalkan berlangsung pada Kamis pagi waktu setempat. Dalam pertemuan lanjutan ini, delegasi kedua negara akan berupaya menyusun peta jalan konkret menuju perdamaian.
Kesepakatan yang diharapkan dari proses ini diharapkan mampu mengakhiri bentrokan sporadis yang telah terjadi selama berbulan-bulan dan memaksa warga sipil di kedua sisi perbatasan mengungsi.
Apabila perundingan di tingkat sekretariat berjalan mulus dan menghasilkan kesepakatan resmi, tahap berikutnya adalah pertemuan antara menteri pertahanan Thailand dan Kamboja yang direncanakan berlangsung pada Sabtu (27/12).
Editor : Cvtogel
Sumber : cmtlistings.com
